Manifesto Politik Gerakan Nasional Satu Periode Serukan Jokowi Cukup Satu Periode

Para relawan relawan/aktifis pro demokrasi, akan menggelar Konferensi Nasional Satu Periode pada 3-4 Agustus mendatang. Rencananya, akan dihadiri 1.100 orang.

Manifesto Politik Gerakan Nasional Satu Periode Serukan Jokowi Cukup Satu Periode

Konfrensi pers Manifesto Politik Gerakan Nasional Satu Periode Serukan Jokowi Cukup Satu Periode, Senin (9/7/2018). (Foto: Ronalds)

Jakarta, BerlimaNews - Manifesto Politik Gerakan Nasional Satu Periode menyerukan Jokowi cukup satu periode. Hal tersebut, yang menjadi landasan relawan/aktifis pro demokrasi menggelar Konferensi Nasional Satu Periode pada 3-4 Agustus mendatang.

"Nantinya kegiatan Konferensi Nasional Satu Periode, akan dihadiri sekitar 1.100 orang dari 34 provinsi," ujar Sangap Surbakti, Ketua Panitia Konferensi di Jakarta, Senin (9/7/2018).

Para relawan/aktifis pro demokrasi tersebut, menilai program Nawacita seperti yang tertuang dalam visi dan misi Jokowi sebagai presiden tidak dapat direalisasikan. Selain itu, rezim dianggap mengulangi kebijakan yang dilakukan oleh Orde Baru, yaitu pembangunan disandarkan kepada hutang luar negeri, yang nilainya terus mengalami kenaikan cukup signifikan sejak tiga tahun terakhir.

Permasalahan mengobral utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN), juga jadi salah satu alasan dilangaungkannya konfrensi ini. Padahal jika kepemilikan SBN didominasi oleh asing, maka pemerintah tidak dapat mengendalikan pergerakan pasar. Akibatnya ketika ada penguatan dolar AS terhadap rupiah, pemerintah tak dapat berbuat banyak kecuali menyalahkan pihak eksternal. 

Pemerintah Jokowi juga dianggap mengobral murah BUMN, dan membuka kran yang luas bagi TKA khususnya TKA dari China. Visi-Misi Nawacita pemerintahan Jokowi melakukan tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, terbukti hanya jargon. Demokrasi berlaku surut dengan dikeluarkannnya Perppu Ormas dan UU Anti Terorisme.

Kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh yang selama ini kritis terhadap kebijakan rezim Jokowi-JK terus berlanjut. Indikasi kecurangan yang sistematis dan struktur dalam Pilkada sangat massif. Rezim Jokowi-JK juga mengingkari janji mengungkap kasus korupsi besar seperti BLBI yang pengungkapannya dibatasi hanya pada kaum kroco.

Begitu juga dengan penyelesaian kasus-kasus HAM di masa lalu tak satupun yang diungkap. Jangankan mengungkap kasus penculikan aktivis 98 ataupun pembunuhan Munir, pelaku penyirman air keras terhadap Novel Baswedan saja diabaikan.

"Ini sangat mencedrai akal sehat kita. Baik langsung ataupun tak langsung, sadar atau tidak sadar, rejim Jokowi telah melucuti kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan martabat budaya Indonesia, sehingga bangsa ini terpuruk seperti saat ini," katanya.

"Rakyat Indoensia harus sadar, jika kebijakan ekonomi dan politik saat ini tidak segera ditata ulang dan disesuaikan dengan semangat reformasi 1998, maka perlawanan rakyat akan kembali menggelora serta tsunami politik baru akan hadir kembali. Oleh karena itu kami menyerukan: Jokowi cukup satu periode. Ganti haluan ekonomi sekarang juga, tinggalkan neoliberalisme, kembali ke Pasal 33 UUD 1945," katanya.