PA 212 : Seharusnya yang Jadi Pj Gubernur Jabar Idealnya Adalah Ulama

Aksi unjuk rasa PA 212, menuntut Mendagri untuk segera mencopot Komjen Pol M. Iriawan dari posisi Penjabat Gubernur Jawa Barat.

PA 212 : Seharusnya yang Jadi Pj Gubernur Jabar Idealnya Adalah Ulama

Aksi damai '67 yang dilakukan oleh PA 212 di Jakarta, Jumat (6/7/2018). (Foto: Ronalds).

Jakarta, BerlimaNews - Tidak bisa masuk hingga depan kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Persaudaraan Alumni (PA) 212 akhirnya menggelar aksinya disekitar kantor Pertamina Jakarta Pusat. 

Walaupun tidak samapai depan kantor Kemendagri, peserta asik tetap melakukan orasinya. Dalam orasinya, para peserta menyayangkan penunjukan Komjen Pol M. Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat.

PA 212 memiliki alasan tersendiri, yaitu seharusnya yang diangkat adalah seorang ulama atau yang dekat dekat ulama. Menurut mereka, sosok mantan Kapolda Metro Jaya itu tidak mewakili sosok tersebut.

Selain itu, jika sosok Penjabat Gubernur Jawa Barat bukan dari kalangan Ulama. Seharusnya, yang dipilih yang dekat atau tidak memusuhi ulama. 

“Seharusnya yang menjadi Pj Gubernur idealnya adalah ulama. Kalaupun bukan ulama minimal yg dekat ulama. Kalau tidak direkomendasikan ulama minimal tidak memusuhi ulama. Sekarang saya tanya bapak Komjen M Iriawan memusuhi ulama tidak? ,” ujar salah satu perwakilan Aksi '67 PA 212, Jumat (6/7/2018).

Negara sudah menyalahi undang-undang yang ada, dengan mengangkat anggota Polri yang masih aktif. Disebutkan, anggota polisi aktif tidak dapat dilantik menjadi pejabat negara. PA 212 khawatir akan terjadi dwi fungsi Polri dan Polri digunakan sebagai alat kekuasaan.

"Di dalam UU Kepolisian disebutkan siapapun pejabat kepolisian bisa menjakadi pejabat publik jika dia mengundurkan diri atau pensiun. Jadi Bapak Komjen Iriawan atau Jenderal Tito sekalipun tidak boleh menjadi pejabat publik kalau dia tidak mengundurkan diri atau pensiun. Ini untuk menjaga jangan sampai ada dwi fungsi aparat kepolisian," lanjut orator dari atas mobil komando.

Terakhir peserta menuntut agar Mendagri Tjahjo Kumolo, untuk segera mengganti Komjen M Iriawan. Jika tidak diwujudkan, maka PA 212 akan menggelar aksi lanjutan dan sekaligus menuntut agar Tjahjo dicopot dari jabatannya.

“Kami PA 212 menyampailan ke mendagri agar dalam waktu sesingkat-singkatnya mengganti Pj Gibernur Jawa Barat,” pungkasnya.