Pergub PBK Reklamasi, Kado Terindah dari Anies untuk Rakyat Jakarta

Syarif telah mendapatkan jawaban soal langkah yang akan ditempuh Pemprov DKI terhadap pulau reklamasi yang sudah telanjur ada

Pergub PBK Reklamasi, Kado Terindah dari Anies untuk Rakyat Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pulau Reklamasi

Jakarta, BerlimaNews - Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menyebut Pergub BKP Reklamasi sebagai kado pahit dari Gubernur Anies Baswedan untuk rakyat karena menjadi tanda berlanjutnya reklamasi. Namun Partai Gerindra menyatakan pergub tersebut justru menjadi bingkisan istimewa di suasana lebaran. "Ini justru kado terindah buat rakyat," tanggap politikus Fraksi Gerindra DPRD DKI, Syarif, Rabu (13/06/2018).

Syarif mengaku telah beberapa kali bertemu dengan Anies Baswedan untuk berdialog soal reklamasi pantai utara Jakarta. Syarif telah mendapatkan jawaban soal langkah yang akan ditempuh Pemprov DKI terhadap pulau reklamasi yang sudah telanjur ada. "Pak Anies menjawab bahwa yang pulau reklamasi yang sudah terlaksana akan kita kembalikan untuk kepentingan rakyat," kata Syarif.

Maka dibentuklah BKP Reklamasi lewat Pergub Nomor 58 Tahun 2018 itu. Bukan berarti pergub itu menandakan reklamasi berlanjut. Syarif menyatakan penghentian reklamasi hanya untuk kegiatan yang tidak ada dasar hukumnya. Namun, untuk pulau yang sudah telanjur terbentuk harus dikembalikan buat kepentingan rakyat. "Dan BKP itu menata pulau yang sudah ada itu supaya sesuai dengan kepentingan masyarakat," kata dia.

Bila penyetopan reklamasi ini diartikan sebagai penelantaran pulau-pulau reklamasi yang sudah telanjur terbentuk gara-gara itu melanggar hukum, Syarif menilai pemikiran seperti itu terlalu naif. Justru pulau-pulau yang sudah telanjur ada itu harus dikelola. "Kalau tidak dibikin BKP, maka siapa yang bisa mengelola pulau-pulau yang sudah telanjur terbangun? Bahasanya AM Fatwa, pulau reklamasi ini anak haram yang tidak diakui. Sekarang Pak Anies ingin menegaskan bahwa yang sudah terjadi ayo kita tata ulang," kata Syarif.

Anies telah meneken Pergub Nomor 58 Tahun 2018 yang mengesahkan Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi (BKP) Pantai Utara Jakarta. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengecam keras tindakan Gubernur Anies itu. "Nelayan Teluk Jakarta mendapatkan kado pahit Lebaran tahun ini: reklamasi berlanjut," kata Koalisi dalam siaran persnya.