Surat Edaran KPK, Larang Penyelenggara Negara Minta dan Beri THR

Ia pun meminta kepada pimpinan negara, baik di Kementerian maupun lembaga mengeluarkan surat imbauan kepada seluruh jajarannya, agar tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan lebaran.

Surat Edaran KPK, Larang Penyelenggara Negara Minta dan Beri THR

Ketua KPK Agus Rahardjo

Jakarta, BerlimaNews - Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan surat edaran untuk seluruh pimpinan penyelenggara negara di lingkungan kementerian/lembaga dan dunia usaha, agar tidak melayani permintaan dari pegawai negeri sipil, kepolisian, TNI atau pihak manapun terkait dengan permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1439 H.

Ketua KPK Agus Rahardjo telah menandatangani surat tersebut, hari ini. "Yang pada intinya di surat itu pengendalian gratifikasi," kata Agus di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 4 Juni 2018.

Ia mengimbau kepada seluruh pimpinan negara di lingkungan kementerian/lembaga, Polri, TNI, serta dunia usaha dapat memegang teguh pada komitmennya, dengan tidak meminta ataupun memberikan THR kepada pihak-pihak yang memintanya. Terlebih lagi yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau jabatannya. "Permintaan secara lisan maupun tertulis pada prinsipnya dilarang, karena penyalahgunaan wewenang merupakan perbuatan yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi yang dapat diberikan sanksi, sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku," ujarnya.

Ia pun meminta kepada pimpinan negara, baik di Kementerian maupun lembaga mengeluarkan surat imbauan kepada seluruh jajarannya, agar tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan lebaran. Termasuk, penggunaan kendaraan operasional yang digunakan untuk mudik lebaran. "Mengingat kendaraan dinas hanya dapat digunakan terkait dengan kepentingan kedinasan dan itu merupakan benturan kepentingan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara," tegasnya.