Soal Eks Aset Hendra Rahardja, DPR Minta Hasil Lelang Dianulir

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Kejaksaan Agung menganulir penjualan 76 hektare tanah Kragilan milik Hendra Rahardja. Pasalnya, aset tersebut tidak termasuk dalam putusan pengadilan.

Soal Eks Aset Hendra Rahardja, DPR Minta Hasil Lelang Dianulir

Kejaksaan Agung diminta menganulir penjualan 76 hektare tanah Kragilan milik Hendra Rahardja. (istimewa)

Jakarta, BerlimaNews - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Kejaksaan Agung menganulir penjualan 76 hektare tanah Kragilan milik Hendra Rahardja. Pasalnya, aset tersebut tidak termasuk dalam putusan pengadilan.

Hal tersebut dikemukan menyusul proses lelang yang diselenggarakan atas kerja sama Pusat Pemulihan Aset (PPA) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang beberapa waktu lalu.

Menurut anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu, jika tanah tersebut dilelang tanpa prosedur atau tatanan undang-undang yang berlaku, maka Jaksa Agung bisa memerintahkan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan untuk memeriksa pejabat terkait. "Upaya ini perlu dilakukan agar sistem waskat (pengawasan melekat) di Kejaksaan Agung berjalan sebagaimana mestinya," kata Masinton di Jakarta, Minggu (22/4/2018) kemarin.

Selain memeriksa pejabat di PPA, kejaksaan bisa meminta Bidang Pidana Khusus untuk mengusut apakah benar tanah tersebut telah sah untuk dilelang. Jika tidak sah, maka korps Adhyaksa bisa menjerat dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dan undang-undang tindak pidana korupsi.

"Pidsus bisa panggil saja pejabat KPKNL Serang dan PPA. Periksa semuanya agar masyarakat tidak menduga-duga adanya praktik nakal. Karena Presiden Joko Widodo menginginkan segenap aparatur negara jauhi korupsi," kata dia.

Jika ini betul terjadi pelanggaran, maka hasil putusan lelang tersebut harus dianulir. Dirinya mengkhawatirkan jika Jaksa Agung tidak ambil tindakan, maka akan merusak citra kejaksaan dan pemerintahan Presiden Joko Widodo

Sementara pakar hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menyatakan, secara hukum seharusnya setiap tahapan penyelesaian penegakan hukum, termasuk lelang, harus dilakukan secara terbuka. "Hal ini sesuai dengan asas dan prinsip penegakan hukum yang harus memenuhi asas transparansi dan kepastian hukum," kata dia.

Jika ada aparat tidak terbuka dalam melakukan proses penegakan hukum termasuk lelang tanah perkara, Fickar menyatakan patut dicurigai dan disinyalir ada sesuatu yang disembunyikan. "Jadi sebaiknya dibuka dan dilaporkan pada atasannya sebagai kontrol dari masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, KPKNL Serang melakukan lelang 76 hektare tanah milik Hendra Raharja di Kragilan di penghujung bulan Maret 2018. Sayangnya, informasi detail lelang tersebut sangat sulit didapat. Hal ini dikarenakan KPKNL menayangkan iklan lelang di media lokal di wilayah Banten dan sulit dicari di website resmi DJKN.

Menurut Kasie Lelang KPKNL Serang, Kurniawan, lelang tersebut menerapkan sistem lelang tanpa kehadiran. "Lelang dari Pusat Pemulihan Aset Kejagung, lelang tanpa kehadiran. Lelang email," kata dia.

Menurut informasi yang didapat, lelang yang diikuti 3 peserta pun dimenangkan PT Wana Mekar Kharisma Properti dengan harga limit Rp. 18.327.399.300 dan harga penawaran Rp. 28.000.000.000.