Isu Soal Minta Jatah 7 Menteri, Fadli Zon: Memangnya Pak Luhut Presiden?

"Kalau pertemuan ya biasa aja. Tapi nggak ada cerita soal tujuh menteri. Apa posisinya Pak Luhut kok bisa menentukan, memang Pak Luhut presiden?," kata Fadli

Isu Soal Minta Jatah 7 Menteri, Fadli Zon: Memangnya Pak Luhut Presiden?

Luhut Binsar Panjaitan - Prabowo Subianto. (istimewa)

Jakarta, BerlimaNews -  Asia Times dalam artikel berjudul `Indonesia Moving Toward a One-Horse Race` melaporkan Prabowo Subianto dikabarkan meminta jatah tujuh menteri termasuk menteri pertahanan saat makan siang di restoran Jepang, bersama Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan pada Jumat (6/4/2018) lalu.

Asia Times menyebut, permintaan itu sebagai syarat Prabowo bergabung dengan koalisi Joko Widodo di Pilpres 2019. Menanggapi hal ini, Waketum Gerindra, Fadli Zon menegaskan hal tersebut bohong. Ia membantah ada lobi tersebut dalam pertemuan antara Prabowo dan Luhut.

"Kalau pertemuan ya biasa aja. Tapi nggak ada cerita soal tujuh menteri. Apa posisinya Pak Luhut kok bisa menentukan, memang Pak Luhut presiden?," kata Fadli, Selasa kemarin.

Ia menjelaskan pertemuan antara Luhut dengan Prabowo dalam kapasitas sebagai kawan. Sehingga bukan Luhut sebagai utusan presiden. "Jadi tak ada cerita itu, untuk apa Pak Prabowo minta-minta itu? Nggak ada cerita itu. Pertemuan itu sebagai kawan," kata Fadli.

Sementara politikus Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengaku tidak tahu darimana sumber berita tersebut, dan apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Yang jelas, Dasco menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar adanya.

"Namun yang pasti secara tegas kami sampaikan bahwa berita-berita yang beredar kalau Pak Prabowo bersedia jadi cawapresnya Presiden Jokowi, kemudian meminta kuota beberapa menteri itu adalah tidak benar. Kami pastikan tidak benar," katanya.

Dia menegaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Luhut itu bukanlah pertama kali. Mereka merupakan kawan lama dan pernah berbisnis bersama. Karena itu sudah bertemu untuk makan-makan dan berbincang-bincang banyak hal.

"Soal Pilpres pasti dibicarakan. Namanya politik sedang hangat-hangatnya, justru yang aneh tidak bicara politik, makan doang," ungkap anggota Komisi III DPR itu.


Berikut petikan tulisan di Asia Times:

Maritime Coordinating Minister Luhut Panjaitan, the president’s chief political adviser and a long retired special forces general himself, has met his once-bitter rival three times in the past few weeks to discuss his political plans.

That has given rise to widespread speculation that Prabowo and Widodo might join forces. Sources familiar with the conversation say at the first two meetings Panjaitan urged Prabowo to run, in the belief that it is better to compete against the rival you know than the one you don’t.

At the third meeting over a Japanese lunch on April 6, Panjaitan raised the possibility of a joint Widodo-Prabowo ticket, but reportedly lost his appetite after Prabowo said he would consider it if he was put in charge of the military and was given seven seats in any new Cabinet.

Under Indonesia’s current chain-of-command arrangement, the national police is directly under the president, given its role in internal security and related counterterrorism issues, while the armed forces reports to the defense minister.