Peserta Pilkada di Jabar dan Sulsel Dibekali Siasat Mencegah dan Menghindari Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membekali peserta pemilihan kepala daerah di Provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Selatan tahun ini dengan siasat mencegah dan menghindari korupsi, Selasa (17/4/2018).

Peserta Pilkada di Jabar dan Sulsel Dibekali Siasat Mencegah dan Menghindari Korupsi

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (istimewa)

Jakarta, BerlimaNews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membekali peserta pemilihan kepala daerah di Provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Selatan tahun ini dengan siasat mencegah dan menghindari korupsi, Selasa (17/4/2018).

Dalam acara yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyampaikan pembekalan mengenai upaya pencegahan korupsi kepada para calon kepala daerah di Provinsi Jawa Barat.

"Tahun ini kita mulai dari awal agar dalam proses mencapai kepala daerah, nantinya kepala daerah yang terpilih itu bisa terhindar dari korupsi atau tidak terjerat dalam tindak pidana korupsi," kata Basaria.

Empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2018-2023 duduk di barisan paling depan, dan pasangan calon kepala daerah tingkat kabupaten/kota duduk di belakang mereka dalam acara pembekalan itu.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher, Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari dan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Yayat Hidayat juga hadir dalam acara yang mencakup Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pasangan Calon Kepala Daerah se-Jawa Barat 2018-2023 oleh KPU Provinsi Jawa Barat itu.

Sementara di Makassar, para calon kepala daerah di Provinsi Sulawesi Selatan menerima penjelasan mengenai strategi pencegahan korupsi dari Wakil Ketua KPK Laode M Syarief.

"Kita perlu mencegah dari awal, kalau dulu zaman kemerdekaan banyak yang pernah dipenjara kemudian menjadi pejabat negara, kalau sekarang banyak yang jadi pejabat negara dan berakhir di penjara," katanya dalam acara yang juga mencakup Deklarasi LHKPN Pasangan Calon Kepala Daerah se-Sulawesi Selatan itu.

Ia mengatakan bahwa para pejabat di 22 dari 34 provinsi di Indonesia, baik gubernur, bupati, maupun wali kotanya, pernah berhubungan dengan KPK. "Total tercatat 75 kasus yang melibatkan bupati/wali kota, dan 13 gubernur," imbuhnya.

Laode lantas memaparkan berbagai bidang-bidang yang rawan korupsi dalam kegiatan pemerintahan, di antaranya perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan perizinan.

"Saya berharap jika terpilih di Pilkada nanti terapkanlah sistem e-planning dan e-budgeting, karena banyak kepala daerah yang tergelincir di sini," pesan Laode.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan Faisal Amir mengatakan pembekalan antikorupsi dan deklarasi LHKPN merupakan langkah awal untuk menciptakan Pilkada yang berintegritas. "Pilkada bisa berintegritas jika paslon berintegritas, pembekalan ini bagian dari mewujudkan pilkada berintegritas," kata dia.

Ia menambahkan bahwa KPU berkomitmen mewujudkan pilkada yang berintegritas, netral, jujur, dan profesional. "Mari kita wujudkan Pilkada yang damai, berintegritas, aman, dan menjadi model dan contoh penyelenggaraan pilkada terbaik di Indonesia," pesannya.

Sementara Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono mengatakan pilkada mestinya menjadi pesta demokrasi yang menggembirakan, aman dan nyaman.

"Kita bangga, semua mata melihat Indonesia saat ini, melihat bagaimana proses demokrasi berlangsung di negara besar ini, dan saya setuju Sulsel harus jadi contoh model pilkada terbaik di Indonesia," katanya.

Pada akhir acara pembekalan itu, para calon kepala daerah mendeklarasikan sikap anti-hoaks dan anti-ujaran kebencian dan dukungan penyelenggaraan pilkada damai.