Tenda PKL di Tanah Abang Disewakan Rp.20-25 Juta Oleh Oknum Yang Tidak Bertanggung Jawab

Tenda PKL yang seharusnya gratis, dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan

Tenda PKL di Tanah Abang Disewakan Rp.20-25 Juta Oleh Oknum Yang Tidak Bertanggung Jawab

Tenda PKL Tanah Abang. (Foto: Istimewa)

Jakarta, BerlimaNews - Isu yang menyebutkan tenda yang digunakan Pedagang Kaki Lima (PKL) di pasar Tanah Abang, yang disewakan akhirnya di tanggapi oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Menurutnya, Aksi jual beli tenda tersebut terungkap saat seorang pelaku usaha eks Tanah Abang mengadukan hal tersebut.

Nominal yang harus dikeluarkan seorang PKL, dikabarkan bisa memcapai Rp. 20 hingga 25 juta. Padahal Pemprov DKI Jakarta memberikan tenda-tenda tersebut secara cuma-cuma kepada pedagang. Sandi juga menegaskan, bahwa sebelumnya sudah mewanti-wanti praktek tersebut kepada Kepala Dinas UMKMP, Irwandi sebelumnya.

"Sudah kenyataan dan ini Pak Irwandi sudah berkali-kali saya ingatkan dan kita mengalami kesulitan karena ini bukan lagi dugaan, tapi sudah kenyataan di lapangan. Ada beberapa sinyalemen bahwa tenda-tenda tersebut disewakan. Dan pedagang tidak sanggup karena biayanya Rp25 juta ya," ujarnya. 

Untuk mengungkap masalah tersebut Wagub DKI tersebut menjelaskan, kesulitan mengusut pelaku penyewa tenda-tenda yang seharusnya gratis untuk pedagang tersebut. Jika praktek tersebut mau dibawa ke jalur hukum akan sulit, karena tidak ada yang mau mengakui praktek tersebut. "Sekarang gini, saya tanya, siapa yang ambil Rp25 juta, nggak ada yang mau ngaku, sekarang kita laporkan juga siapa (pelakunya) gitu loh," tambahnya.

Agar praktek tersebut hilang, Sandi akan mengubah pola penataan PKL khususnya di Tanah Abang. PKL akan ditempakan pada lahan lokasi binaan atau lokasi sementara sehingga ada retribusi yang resmi. Hal ini dilakukan pada penataan PKL tanah Abang fase kedua.

"Nanti tahap kedua, sudah dari pada didagangin sepeti itu, kita aja yang ngeloala. Karena Pemprov nggak memungut, nggak ada yang mau ngaku juga, nanti kayak loksem aja. Akan kita tarik retribusi, akan kita tetapkan sebagi lokbin, atau loksem untuk tahap kedua. Kita aja yang mengutip, kan masuk kas negara," tutupnya.