Perpres TKA Dikeluarkan, Menaker Minta Masyarakat Tak Khawatir

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada 26 Maret 2018. Terkait Perpres tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan meminta masyarakat tidak khawatir.

Perpres TKA Dikeluarkan, Menaker Minta Masyarakat Tak Khawatir

Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri. (istimewa)

Jakarta, BerlimaNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada 26 Maret 2018. Terkait Perpres tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan meminta masyarakat tidak khawatir.

Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri menjelaskan, pemerintah masih membatasi pekerja asing dari berbagai jenis pekerjaan yang masih bisa dipenuhi kompetensi lokal. Ia menuturkan ini sudah sesuai dengan pasal 4 beleid tersebut, di mana setiap pemberi kerja TKA wajib mengutamakan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia.

"Pekerjaan tertentu baru bisa diberikan ke TKA jika memang kapabilitas pekerja Indonesia kurang mumpuni. Khawatir boleh. Tapi jangan terlalu khawatir. Percaya kepada pemerintah bahwa kami memiliki skema pengedali yang jelas. Tetap memiliki kualifikasi dan pekerja kasar juga tetap dilarang. Ini demi investasi dan lapangan kerja makin banyak," kata Hanif di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis kemarin.

Lebih lanjut ia menegaskan, beleid ini bukan untuk menambah arus tenaga kerja asing, tetapi hanya untuk mempermudah birokrasinya. Memang ada beberapa jenis pekerjaan di mana TKA tidak membutuhkan persetujuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), tapi hal itu bersifat situasional.

Misalnya, jika ada kondisi kahar terkait konstruksi di dalam negeri dan itu hanya bisa diatasi oleh pekerja asing, maka mau tak mau pekerja asing itu tak butuh persetujuan RPTKA. Apalagi, sifatnya cuma sebentar. "Ya kalau butuh mendadak, tapi si TKA harus menunggu RPTKA kan keburu rusak mesin yang mau dibetulkan. Ini hanya sementara kok, ini tetap kami awasi," ujar dia.

Selain itu, ia juga meyakinkan masyarakat bahwa kesempatan kerja bagi tenaga kerja dalam negeri semakin melimpah. Ia mengutip data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang menunjukkan bahwa sudah ada 1,17 juta tenaga kerja Indonesia terserap dari realisasi investasi sebesar Rp692,8 triliun.

Di samping itu, Badan Pusat Statistikj (BPS) mencatat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka pada bulan Agustus 2017 tercatat di angka 7,04 juta jiwa, atau 5,5 persen dari seluruh angkatan kerja. Secara persentase, angka ini turun dari posisi tahun lalu yakni 5,61 persen. "Jadi tidak usah terlalu khawatir. Ini kan memperpendek jalur birokrasinya saja, karena secara prinsip seluruh peraturan itu perlu dideregulasikan," katanya.