PN Tangerang Punya 5.000 Kasus per Bulan, Ketua KY: Kemungkinan Suap Bisa Terjadi

Sebab, potensi terjadinya penyimpangan, menurutnya, mungkin terjadi karena penanganan perkara yang jumlahnya mencapai 5.000. "Dengan banyak perkara, kemungkinan suap bisa terjadi," kata Aidul.

PN Tangerang Punya 5.000 Kasus per Bulan, Ketua KY: Kemungkinan Suap Bisa Terjadi

Ketua Komisi Yudisial (KY), Aidul Fitriciada Azhari. (istimewa)

Jakarta, BerlimaNews - Ketua Komisi Yudisial (KY), Aidul Fitriciada Azhari mendatangi Pengadilan Negeri Tangerang setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) hakim.

Ia menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang memang sudah lama dibidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap. "Memang ya sudah ada info cuma bahwa PN Tangerang ini salah satu yang disebutlah jadi target tapi itu enggak tau seingat saya kan sudah diingatkan oleh Ketua PN juga," ujar Aidil, Selasa (13/3/2018).

Aidul mengatakan, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Muhammad Damis pun telah berulang kali mengingatkan jajarannya untuk tidak melakukan aksi suap. Pengawasan ekstra ke PN Tangerang, sambung Aidul, merupakan hal wajar.

Sebab, potensi terjadinya penyimpangan, menurutnya, mungkin terjadi karena penanganan perkara yang jumlahnya mencapai 5.000. "Dengan banyak perkara, kemungkinan suap bisa terjadi," kata Aidul.

Tak hanya PN Tangerang saja, Aidil pun mengaku sedang mengawasi beberapa PN di sejumlah kota besar yang memiliki peluang untuk melakukan suap. Menurut Aidil, semakin besar dan kompleks permasalahan di suatu kota, maka peluang untuk melakukan suap pun terbuka lebar pula.

Untuk itu, pihak Komisi Yudisial telah menyebar sejumlah mata-mata untuk memantau kinerja para hakim di seluruh Indonesia. "Kita dari Komisi Yudisial sudah menyebar mata-mata untuk awasi hakim jadi banyak info yang masuk ke kita. Jadi harus dari awal sadari ketika tangani perkara bukan soal berapa besar tapi harus pahami bahwa ia harus tidak boleh ketemu beberapa pihak tamu atau keberpihakan apalagi suap," tandasnya.

Sebelumnya Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan tujuh orang.

Tujuh orang tersebut di antaranya, Hakim dan Panitera Pengganti PN Tangerang‎, pengacara, dan unsur swasta. Diduga, tujuh orang tersebut terlibat dalam perkara dugaan suap pemulusan perkara perdata di PN Tangerang.