'Becak Anies' Kembali Dicerca, Dinilai Tetap Langgar Aturan

Ketua Fraksi NasDem, Bestari Barus, mengatakan, keberadaan purwarupa becak listrik di Balai Kota, dinilai hanya mencari sensasi semata

'Becak Anies' Kembali Dicerca, Dinilai Tetap Langgar Aturan

Becak Sumbangan dari PAN

Jakarta, BerlimaNews - Sumbangan becak listrik dari warga Jakarta, Hanafi Rais kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Minggu (11/03/2018), tetap mendapatkan tentangan atau istilah lainnya, mendapat cercaan dari berbagai pihak karena dinilai tidak cocok dijadikan transportasi alternatif dan melanggar aturan hukum yang ada di Ibu Kota.

Ketua Fraksi NasDem, Bestari Barus, mengatakan, keberadaan purwarupa becak listrik di Balai Kota, dinilai hanya mencari sensasi semata. Buktinya, model becak listrik tersebut hanya menjadi pajangan di Balai Kota DKI. "Kita harus ingat, dunia ini sudah modern. Ini hanya mencari sensai saja. Karena butuh perhatian buat rakyat kecil. Kalau perhatian terhadap rakyat kecil, jangan memberi pekerjaan jadi tukang becak. Tapi buatlah suatu kegiatan padat karya, kemudian rangkul para tukang becak atau para mantan tukang becak, lalu berikan bayaran dengan gaji UMP. Itu baru benar," kata Bestari di gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (12/03/2018).

Bestari mengkritisi rencana kebijakan untuk mengoperasikan kembali program becak. Ia menilai, niat mensejahterakan masyarakat melalui lapangan pekerjaan dengan menyambut becak, merupakan satu kemunduran besar bagi perkembangan Kota Jakarta. "Jangan memanfaatkan situasi, mendompleng isu-isu Jakarta. Numpang panggung. Mau pake listrik, tapi namanya tetap becak. Mau dihias bagaimanapun, tetap becak namanya. Jangan ditawarkan sebagai solusi,” jelas anggota Komisi D DPRD DKI ini.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI, Yuke Yurike, menilai, keinginan Gubernur DKI ingin melegalkan becak di Jakarta masih hanya sebatas wacana semata. Hingga saat ini, belum ada satu pun langkah konkret untuk merealisasikan wacana tersebut. "Apa yang sudah dilakukan Gubernur DKI, coba? Memang sudah mengeluarkan Ingub, Pergub atau SK Gub? Tidak ada satupun, apalagi rencana merevisi perda tentang ketertiban umum atau transportasi," katanya.

Yuke mengungkapkan, pelarangan becak sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) DKI Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Kemudian, tentang transportasi umum di Jakarta diatur dalam Perda DKI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Dalam Pasal 29 dan Pasal 62 Ayat 3 dan 4 Perda Ketertiban Umum disebutkan, setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pembuatan, perakitan, penjualan dan memasukan becak atau barang yang difungsikan sebagai becak dan/atau sejenisnya.

Kemudian, dilarang juga mengoperasikan ataupun menyimpan becak. Bahkan, Perda juga melarang warga untuk menggunakan becak sebagai angkutan umum. Ancaman hukumannya pidana kurangan paling lama 30 hari dan denda paling banyak Rp 5 juta.

Kemudian dalam Perda tentang Transportasi, becak sama sekali tidak disebutkan. Karena memang tidak masuk dalam perencanaan Transportasi di Jakarta. "Kalau memang mau becak ada di jakarta, ya dibuatkan dulu payung hukumnya. Kalau memang serius bikin dong surat ke DPRD DKI untuk merevisi dua perda itu," tukasnya.

 


beritasatu