Ditjen Kemenkumham Minta Polisi Selidiki Akun Fiktif Pemohon Paspor Online

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meminta aparat penegak hukum untuk menyelidiki 72.000 akun pendaftar permohonan paspor online yang ternyata fiktif.

Ditjen Kemenkumham Minta Polisi Selidiki Akun Fiktif Pemohon Paspor Online

Ilustrasi (ist)

Jakarta, BerlimaNews - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meminta aparat penegak hukum untuk menyelidiki 72.000 akun pendaftar permohonan paspor online yang ternyata fiktif.

Pemohon paspor online akun fiktif tersebut diduga merupakan sindikat yang sengaja ingin mencari keuntungan dari sistem online pembuatan paspor.

"Kami akan kerja sama dengan penegak hukum yang memiliki sistem atau program yang bisa melacak pendaftar fiktif yang mengganggu pendaftaran online," ujar Direktur Jenderal Imigrasi, Ronny F Sompie di Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, Minggu (14/1/2018).

"Jika memungkinkan, para pelaku pemohon fiktif akan dikenai sanksi, baik secara pidana maupun perdata," katanya.

Menurut Ronny, Ditjen Imigrasi akan berupaya memperketat sistem pendaftaran online. Identitas para pemohon akan digunakan sebagai cara menyaring pemohon yang asli dan fiktif.

Seperti dilansir Kompas.com, Ronny mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan beberapa lembaga pemerintah untuk memperkuat sistem online, agar tidak mudah diretas.

"Bagaimana caranya kami blok, agar tidak mudah mereka masuk dan meretas sistem online kami untuk keperluan finansial, atau sengaja mengganggu kinerja imigrasi," kata Ronny.

Sebelumnya, Ditjen Imigrasi mencatat, ada lonjakan permohonan paspor yang signifikan pada 2017. Angkanya mencapai 3,1 juta permohonan atau naik 61.000 permohonan jika dibandingkan 2016.

Setelah ditelusuri, tidak semua permohonan paspor itu benar. Ada lebih dari 72.000 permohonan paspor ternyata fiktif. Hal ini mengganggu sistem aplikasi antrean paspor, sehingga masyarakat sulit mengajukan permohonan online.