Soal Mahar Politik, Bawaslu Jatim Diinstruksikan Minta Klarifikasi Prabowo

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan Bawaslu Jawa Timur untuk memanggil La Nyalla Mahmud Mattalitti dan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.

Soal Mahar Politik, Bawaslu Jatim Diinstruksikan Minta Klarifikasi Prabowo

Soal mahar politik, Bawaslu Jatim Diinstruksikan panggil La Nyalla dan Prabowo. (istimewa)

Jakarta, BerlimaNews - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan Bawaslu Jawa Timur untuk memanggil La Nyalla Mahmud Mattalitti dan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.

Pemanggilan terkait pernyataan La Nyalla soal mahar politik Rp40 miliar yang diminta Prabowo kepada mantan Ketua PSSI tersebut. "Bawaslu Jawa Timur sudah diminta memanggil La Nyalla. Kami juga akan memanggil Pak Prabowo," kata Rahmat pada sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (13/1/2018).

Menurut Rahmat, pemanggilan La Nyalla bertujuan untuk meminta bukti yang terkait dengan pernyataannya yang diminta menyediakan duit sebesar Rp40 miliar oleh Prabowo untuk dicalonkan dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur. "Agar tidak kabar burung saja," kata Rahmat.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur (Jatim) berencana melayangkan surat pemanggilan terhadap Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur La Nyalla Mahmud Mattalitti, Sabtu (13/1/2018).

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Jatim Aang Kunaifi mengatakan, pihaknya kemungkinan akan memanggil Prabowo dan La Nyalla. "Kami menunggu hasil klarifikasi (La Nyalla). Nanti kalau memang ditemukan bukti permulaan dan kalau diperlukan klarifikasi kepada Ketua Umum Partai Gerindra, maka akan kami panggil pula," kata Aang, Jumat (12/1/2018).

Aang mengatakan, Bawaslu tetap akan menindaklanjuti kasus mahar politik ini meskipun yang bersangkutan belum mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah.

Sebab, sesuai dengan amanah Undang-Undang Pilkada, Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menindak adanya aktivitas mahar politik yang mencederai demokrasi.

"Yang bersangkutan tidak mendaftar memang. Tetapi, sebagai upaya untuk mengikis praktik mahar politik, Bawaslu Jatim punya kewajiban untuk menindak," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, La Nyalla Mahmud Matalitti mengaku dimintai uang mahar sebesar Rp40 miliar oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, agar dirinya dicalonkan dalam pemilihan kepala daerah Jawa Timur 2018.

"Saya dimintai uang Rp40 miliar uang saksi, disuruh serahkan sebelum tanggal 20 Desember. Kalau tidak bisa saya tidak akan direkomendasikan," kata La Nyalla saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Mantan Ketua Umum PSSI itu menceritakan, dirinya diberi surat tugas oleh Prabowo pada tanggal 9 Desember 2017 untuk mengumpulkan dukungan partai dalam pencalonan dirinya.

Ia mengaku sanggup memenuhi permintaan uang saksi oleh Prabowo. Namun dia ingin agar uang saksi itu diberikan setelah pencalonannya di Pilkada Jawa Timur telah terdaftar di KPU.

Namun, kata La Nyalla, Prabowo meminta agar uang itu diserahkan sebelum tanggal 20 Desember. Keberatan dengan permintaan Prabowo, La Nyalla mengembalikan surat tugas yang diberi Prabowo.

"Tanggal 20 Desember saya kembalikan surat tugas. Padahal, saya sudah siapkan 300 miliar, tapi apabila sudah selesai pencalonan saya sebagai calon gubernur, baru saya taruh duit di situ. Ini belum apa-apa sudah minta duit, ya kabur kita," ujarnya.

La Nyalla juga menyatakan berhenti dari kader Gerindra, dan memastikan tidak akan mendukung Gerindra di Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. "Mohon maaf saya orang bego kalau masih mau mendukung Prabowo. Saya sudah berjuang habis-habisan dari 2009 sampai kemarin bendera Gerindra di Jawa Timur saya pasang. Balasannya dia sia-siakan saya. Saya tidak akan lagi di Gerindra," tegasnya.