Wiranto Sambut Baik Putusan MK Soal PT

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi tentang ketentuan ambang batas presidensial (presidential threshold) 20 persen sesuai usulan Pemerintah dan didukung sebagian Partai Politik di DPR.

Wiranto Sambut Baik Putusan MK Soal PT

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto. (istimewa)

Jakarta, BerlimaNews - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi tentang ketentuan ambang batas presidensial (presidential threshold) 20 persen sesuai usulan Pemerintah dan didukung sebagian Partai Politik di DPR.

"Saya menyambut baik dan merasa senang atas keputusan tersebut, yang merupakan usulan dari pemerintah yang didukung oleh sebagian besar partai politik yang ada di DPR," ujar Wiranto melalui keterangan tertulisnya, Kamis (11/1/2018).

Keputusan tersebut, lanjut dia, juga selaras dengan hakekat tujuan Pemilu, yakni Presiden yang terpilih akan mendapat dukungan signifikan di DPR sehingga akan memperkuat kinerja pemerintah. "Keputusan tersebut secara tidak langsung merupakan seleksi bagi munculnya pemimpin yang berkualitas," tutur mantan Panglima TNI itu.

Menko Polhukam menambahkan dengan keputusan tersebut maka akan memperkecil jumlah pengelompokan partai politik dalam rangka mendukung calon presiden yang akibatnya akan memperkecil potensi konflik yang biasanya terjadi pada saat-saat Pemilu. "Sehingga stabilitas politik nasional akan tetap terjaga," ucap Wiranto.

Sebelumnya, MK menolak uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Uji materi ini diajukan Partai Idaman yang teregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017.

"Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (11/1/2018).

Adapun pasal 222 mengatur ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Partai politik atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.

Dalam dalil yang diajukan, Partai Idaman di antaranya menilai pasal tersebut sudah kedaluwarsa karena menggunakan hasil pileg 2014 sebagai ambang batas pilpres 2019.

Dalam pertimbangannya, MK menilai presidential threshold relevan untuk memperkuat sistem presidensial. Dengan presidential threshold, maka Presiden yang terpilih nantinya bisa memiliki kekuatan di parlemen.

MK juga menilai pasal 222 tidak kedaluwarsa karena merupakan UU baru yang disahkan pemerintah dan DPR pada 2017 lalu, bukan UU lama yang digunakan untuk menggelar pilpres 2014. MK juga menilai pasal 222 tidak bersifat diskriminatif.