Gerindra Bantah Prabowo Minta Uang Rp40 Miliar ke La Nyalla

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon membantah bila Prabowo Subianto dan partainya meminta uang Rp 40 miliar kepada La Nyalla Mattalitti sebagai syarat mendapatkan rekomendasi diusung di Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018.

Gerindra Bantah Prabowo Minta Uang Rp40 Miliar ke La Nyalla

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. (istimewa)

Jakarta, BerlimaNews - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon membantah bila Prabowo Subianto dan partainya meminta uang Rp 40 miliar kepada La Nyalla Mattalitti sebagai syarat mendapatkan rekomendasi diusung di Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018.

"Saya kira kalau dari Pak Prabowo tak ada ya itu. Saya tidak pernah mendengar dan juga menemukan bukti semacam itu ya," kata Fadli di DPR, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Menurut Fadli, jika La Nyalla ditanya kesiapannya menyediakan sejumlah uang untuk keperluan pencalonan di Jawa Timur, itu masih dimungkinkan karena untuk keperluannya sendiri.

"Itu digunakan untuk dirinya sendiri. Saya kira itu sangat mungkin, tentu logistik dalam sebuah pertarungan seperti pilkada sangat dibutuhkan. Berapa dana yang disiapkan. Kan belum tentu dananya dia. Bisa juga dari penggalangannya," tuturnya.

Fadli meyakini, uang Rp40 miliar yang dimaksud La Nyalla bukan untuk pribadi Prabowo, melainkan untuk keperluan pencalonan La Nyalla sendiri.

Sebab, lanjut Wakil Ketua DPR itu, untuk maju sebagai calon gubernur harus memunyai dana yang dipersiapkan untuk keperluan logistik kampanye.

"Karena misalnya ada tiga puluh kabupaten, itu cukup besar. Untuk melakukan pertemuan, perjalanan, konsumsi, belum lagi untuk saksi-saksi di jumlah TPS, sangat besar, hitungan-hitungan itu pasti terkait dengan saksi, gerakan relawan. Jadi saya kira wajar. Itu kan bukan untuk kepentingan pribadi, kepentingan partai, tapi kepentingan dia sendiri," tutur Fadli.

Kalau benar La Nyalla dimintakan uang untuk keperluan proses pencalonan, Fadli menilai itu hal wajar. "Kalau disebut untuk saksi, saya kira juga wajar. Kita kan harus siapkan itu. Misalnya sekian ribu saksi di tiap TPS, mereka mencatat dan mereka yang jaga, mereka harus diberikan transportasi, konsumsi pada hari H. Atau sebelumnya, persiapan," kata Fadli.

Perihal gagalnya La Nyalla diusung Partai Gerindra sebagai cagub di Pilkada Jatim, Fadli menegaskan itu bukan lantaran mantan Ketua Umum PSSI tersebut dimintakan mahar.

"Saya kira itu miskomunikasi lah ya. Saya kira bisa diperdebatkan apa yang dimaksud. Mungkin saja itu komunikasi. Saya kira tak ada ya. Yang saya tahu, mungkin yang dimaksud meminta menyiapkan untuk persiapan saksi, bukan untuk Pak Prabowo,"ujar Fadli.

Bantahan senada juga dilontarkan politikus Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria. Menurutnya, justru Partai Gerindra yang mencari uang untuk para pasangan calon yang diusung. "Enggak ada itu. Kami sudah paham aturan, enggak ada mahar-mahar," kata Riza.

Ia mencontohkan saat partainya mencalonkan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu. Menurut dia, Gerindra saat itu merogoh kocek Rp 62,5 miliar untuk mendukung pasangan Jokowi-Ahok.

Ia juga mengambil contoh beberapa calon yang diusung dalam pilkada 2018. Riza menyebutkan beberapa nama, seperti Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia (Purn) Sudrajat, yang diusung di Jawa Barat, serta Panglima Komando Strategis Cadangan TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal Edy Rahmayadi.

Menurut Riza, keduanya diajukan Gerindra tanpa mahar politik tertentu. Malahan, kata dia, kedua orang itu "tidak punya uang" saat dicalonkan Gerindra. "Tanya mereka (Sudrajat dan Edy), ada uang (untuk maju) enggak? Enggak ada," ucap Wakil Ketua Komisi II DPR itu. "Malah partai yang cari uang."

Sebelumnya, Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, La Nyalla Mahmud Matalitti mengaku dimintai uang mahar sebesar Rp40 miliar oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, agar dirinya dicalonkan dalam pemilihan kepala daerah Jawa Timur 2018.

"Saya dimintai uang Rp40 miliar uang saksi, disuruh serahkan sebelum tanggal 20 Desember. Kalau tidak bisa saya tidak akan direkomendasikan," kata La Nyalla saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Mantan Ketua Umum PSSI itu menceritakan, dirinya diberi surat tugas oleh Prabowo pada tanggal 9 Desember 2017 untuk mengumpulkan dukungan partai dalam pencalonan dirinya.

Ia mengaku sanggup memenuhi permintaan uang saksi oleh Prabowo. Namun dia ingin agar uang saksi itu diberikan setelah pencalonannya di Pilkada Jawa Timur telah terdaftar di KPU.

Namun, kata La Nyalla, Prabowo meminta agar uang itu diserahkan sebelum tanggal 20 Desember. Keberatan dengan permintaan Prabowo, La Nyalla mengembalikan surat tugas yang diberi Prabowo.

"Tanggal 20 Desember saya kembalikan surat tugas. Padahal, saya sudah siapkan 300 miliar, tapi apabila sudah selesai pencalonan saya sebagai calon gubernur, baru saya taruh duit di situ. Ini belum apa-apa sudah minta duit, ya kabur kita," ujarnya.

La Nyalla juga menyatakan berhenti dari kader Gerindra, dan memastikan tidak akan mendukung Gerindra di Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. "Mohon maaf saya orang bego kalau masih mau mendukung Prabowo. Saya sudah berjuang habis-habisan dari 2009 sampai kemarin bendera Gerindra di Jawa Timur saya pasang. Balasannya dia sia-siakan saya. Saya tidak akan lagi di Gerindra," tegasnya.