Motor Masih Dilarang Melintas di Thamrin-Sudirman, Anies: Perintah MA Harus Dilaksanakan

Meskipun Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan tentang pencabutan larangan motor di Jalan MH Thamrin sejak Senin (8/1/2018) lalu, namun hingga Selasa (9/1/2018) pengendara roda dua tetap dilarang melintas di jalan protokol tersebut.

Motor Masih Dilarang Melintas di Thamrin-Sudirman, Anies: Perintah MA Harus Dilaksanakan

Gubernur DKI, Anies Baswedan minta putusan MA dilaksanakan. (istimewa)

Jakarta, BerlimaNews- Meskipun Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan tentang pencabutan larangan motor di Jalan MH Thamrin sejak Senin (8/1/2018) lalu, namun hingga Selasa (9/1/2018) pengendara roda dua tetap dilarang melintas di jalan protokol tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Andri Yansyah mengatakan, pesepeda motor yang nekat melewati jalan protokol masih tetap ditilang hingga Pergub pelarangan resmi dicabut. "Iya (ditilang), kan, hasil dari keputusan MA ditindaklanjuti dengan pergub pencabutan. Kan, begitu? Nah, sekarang kan kita dalam proses pergub pencabutan," kata Andri di Balai Kota Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Menurutnya, Rabu (10/1/2018) besok pihaknya bersama Dirlantantas akan mengadakan rapat untuk membahas tindak lanjut keputusan MA itu. "Besok di bawah koordinasi dari biro hukum mengundang Dirlantas Polda Metro Jaya. Keputusan (tindak lanjut) ini akan dibahas pada saat rapat besok," ujarnya

Rencananya, esok usai rapat Dishub akan mulai menurunkan rambu-rambu pelarangan sepeda motor di Thamrin. "Rencananya setelah besok kita melakukan rapat kita akan menurunkan rambu-rambunya dulu. Rambu-rambu kita copot dulu, setelah itu hasil putusan rapat seperti apa kita laksanakan. Tapi yang jelas secepatnya akan kita lakukan pencabutan," katanya.

Terkait hal itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, keputusan MA harus dijalankan. "Ini perintah Mahkamah Agung, itu paling tinggi. Kita taat pada aturan. Putusan MA seyogyanya harus dilaksanakan bukan malah didiskusikan," kata Anies.

Ditambahkannya bahwa jabatan yang diamanahkan disumpah untuk menjalankan semua konstitusi, perundang-undangan, serta aturan yang ada. "Jadi kalau ada aturan dari MA, kami nggak beropini, kami melaksanakan," tegasnya.