Polri Bantah Tudingan Partai Demokrat Soal Perlakuan Tak Adil

Jika ada bukti ke arah tindak pidana, tidak bisa disebut kriminalisasi

Polri Bantah Tudingan Partai Demokrat Soal Perlakuan Tak Adil

SBY Ketika Menyatakan Bahwa PD Diperlakukan tidak Adil Terkait Pilkada

Jakarta, BerlimaNews - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo
Wasisto mengatakan, tak ada perilaku tidak adil ataupun sewenang-
wenang terhadap Partai Demokrat. Pernyataan tersebut disampaikannya
sebagai bantahan atas tudingan adanya upaya kriminalisasi terhadap
kader ataupun calon kepala daerah yang diusung Patai Demokrat.
"Saya yakin tidak. Penyidik itu independen dan mempunyai aturan-
aturan," ujar Setyo di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis
(04/01/2018).

Lebih jauh dikatakannya, penyidik mengusut suatu perkara karena
adanya bukti dan saksi yang mendukung. Jika ada bukti ke arah
tindak pidana, tidak bisa disebut kriminalisasi. Setyo menganggap
penyidik mustahil mengada-ada. "Masyarakat kan sekarang bisa
melihat, sudah terbuka. Kalau ada yang tidak pas, pasti akan
protes," kata Setyo. 

Partai Demokrat Merasa Diperlakukan tidak Adil
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan
mengungkapkan perlakuan tak adil dan sewenang-wenang aparat penegak
hukum kepada partai dan kadernya sejak pelaksanaan Pilkada 2017.
Pertama, saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Ketika itu, pasangan yang
diusung Partai Demokrat bersama PPP, PKB, dan PAN, yakni Agus
Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, diperiksa pihak kepolisian.

Sylviana diperiksa atas dua kasus, yakni dugaan korupsi pembangunan
Masjid Al Fauz di Kompleks Kantor Wali Kota Jakarta Pusat dan
dugaan korupsi pengelolaan dana hibah DKI Jakarta untuk Kwarda
Pramuka Jakarta. Pemeriksaan tersebut diyakini fakta yang
menyebabkan tergerusnya suara untuk pasangan tersebut. "Pada
akhirnya, ujungnya, tidak diketahui kasus ini kapan berakhirnya,
yang kita tahu hanya kapan mulainya," kata Hinca.

Suara AHY-Sylviana makin tergerus oleh tuduhan dari mantan Ketua
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar kepada Susilo
Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Saat
itu, Antasari menganggap SBY mengetahui soal kriminalisasi terhadap
dirinya. Antasari juga dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tuduhan
pencemaran nama baik. Namun, hingga kini laporan tersebut belum
ditindaklanjuti Polri.

Ketiga, perlakuan tak adil dan semena-mena dalam kasus Pilkada
Kalimantan Timur 2018. Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang yang akan
maju Pilkada Kaltim bersama dengan Wali Kota Balikpapan Rizal
Effendi juga dipaksa berpisah. Syaharie Jaang, kata Hinca,
dipanggil partai politik tertentu sampai delapan kali agar mau
menggandeng Kapolda Kaltim Irjen Safaruddin sebagai wakilnya.
Safaruddin diketahui telah mendaftar sebagai bakal calon gubernur
di PDI-P. "Maka, secara etika politik tidak baik kalau sudah
berjalan. Kalau tidak, akan ada kasus hukum yang akan diangkat,"
katanya.

"Pada 25 Desember 2017, Syaharie Jaang dapat telepon diminta
bertelepon kepada Kapolda dan kemudian dinyatakan apakah
dimungkinkan berpasangan lagi untuk bersama, dijawab tidak mungkin
karena ada pasangan," ungkap Hinca.

Ternyata, tak lama setelah penolakan itu, tanggal 26 Desember 2017,
Syaharie Jaang dilaporkan ke Bareskrim Polri. Hari berikutnya,
tanggal 27 dan 29 Desember 2017, Syaharie Jaang mendapatkan surat
pemeriksaan. Syaharie Jaang yang juga Ketua Demokrat Kaltim itu
diperiksa sebagai saksi dalam kasus pemerasan dan pencucian uang
dengan terdakwa Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB) Hery
Susanto Gun alias Abun dan Manajer Lapangan KSU PDIB Noor
Asriansyah alias Elly.

Hinca menegaskan, jika ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang
dialami partai dan kadernya terus dibiarkan, ia khawatir kasus
serupa akan kembali terulang pada gelaran Pilkada 2018 di 171
daerah mendatang. "Kami pun ragu (khawatir) ada lagi karena akan
ada 171 pilkada," tandasnya.