Komite Pencegahan Korupsi Dibentuk, Ini Fungsinya

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno membentuk Komite Pencegahan Korupsi dalam Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Ibu Kota Jakarta.

Komite Pencegahan Korupsi Dibentuk, Ini Fungsinya

Anies-sandi lantik Komite Pencegahan Korupsi. (istimewa)

Jakarta, BerlimaNews - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno membentuk Komite Pencegahan Korupsi dalam Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Ibu Kota Jakarta.

Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto dilantik menjadi Ketua Komite PK. Adapun anggota Dewan TGUPP terdiri dari aktivis LSM Hak Asasi Manusia Nursyahbani Katjasungkana, mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno dan peneliti dan ahli tata pemerintahan yang baik Tatak Ujiyati. Sementara mantan Ketua Tim TGUPP pemerintahan sebelumnya, Muhammad Yusuf, juga memperkuat Komite PK.

Komite PK dibentuk berlandaskan Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 187 tentang TGUPP. Tugas Komite PK adalah mengkaji dan menganalisis kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka Pencegahan Korupsi, memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan korupsi. Anggotanya nanti bertanggung jawab kepada Anies-Sandi.

"Komite PK ini dibentuk dengan tujuan mencegah terjadinya korupsi dengan cara membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Prinsip tata pemerintahan yang baik ini adalah pemerintahan yang bersih, akuntabel, sesuai aturan hukum, efektif, efisien dan partisipatif," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/1/2018).

Dikatakan Anies, pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan komitmen utama pasangan Anies-Sandi. Karena itu, pembentukan Komite PK Jakarta merupakan salah satu tugas prioritas yang harus dilakukan pada 100 hari pertama pemerintahan.

"Kami ingin agar terwujudnya pemerintahan bersih bukan hanya menjadi milik satu dua orang tokoh saja yang akan hilang begitu mereka pergi. Namun kami ingin perubahan mendasar dalam sistemnya, sehingga terwujudnya pemerintahan bersih akan bersifat lestari dan berlangsung lama," katanya.

Tak hanya itu, ada dua hal pokok yang menjadi agenda utama bagi Komite PK yakni di bidang tata kelola pemerintahan dan penyelamatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mencegah korupsi dalam urusan tata kelola pemerintahan akan mencegah terjadinya kebocoran anggaran.

Sementara menyelamatkan PAD perlu dilakukan karena ada banyak potensi pendapatan daerah yang belum masuk. "Dengan cara ini ke depan saya berharap Jakarta sebagai kota Metropolitan akan dapat meningkatkan PAD dan dapat membangun kota menjadi lebih berkualitas," kata Anies.