Bukan Kombatan, Jadi 'Ganjalan' Hadi Menuju Posisi Panglima TNI

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) tak pernah memegang tongkat komando tempur (kombatan).

Bukan Kombatan, Jadi 'Ganjalan' Hadi Menuju Posisi Panglima TNI

Kasau Hadi Tjahjanto merupakan perwira tinggi TNI AU yang bukan berasal dari satuan tempur. (net)

Bandung, BerlimaNews- Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) yang dicalonkan Presiden Joko Widodo sebagai calon Panglima TNI ternyata tak pernah memegang tongkat komando tempur (kombatan).

Hal ini diungkapkan Pengamat militer dari Universitas Padjadjaran, Muradi. “Orang meragukan dia karena tak pernah pegang komando, seperti di TNI AD pernah memimpin Kostrad,” kata Muradi pada Selasa (5/12).

Toh, Muradi mengatakan, latar belakang itu dinilainya tidak menjadi kendala untuk posisi Panglima TNI.

“Saya kira posisi Panglima tak seheboh itu. Dulu zaman Pak Tri Sutrisno juga seperti itu, jadi Panglikma ABRI dan tak masalah waktu itu menggantikan LB Moerdani. Hanya itu saja sih. Rekam jejaknya baik. Orangnya lurus,” kata dia.

Muradi menduga, ada sejumlah pertanyaan yang akan jadi sorotan anggota Dewan saat Fit and Proper Test Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima.

“Pertama soal pilkada serentak dan Pemilu, dia akan ditanya komitmennya tentang itu. Kedua soal integrasi politik pertanahan negara dengan model yang di inginkan Pak Jokowi dengan poros maritim dunia. Ketiga mungkin bagaimana membangun postur pertahanan TNI antara AU, AD, dan AL, dia akan diminta melihat mana yang menjadi prioritas,” kata dia.

Muradi mengatakan, ada sejumlah masalah yang sebelumnya terkesan enggan disentuh oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Hadi Tjahjanto.

Diantaranya soal pengambilalihan aset negara milik TNI. “Itu belum selesai. Tidak ada formulasinya. Sementara aset itu harus dikembalikan. Pak Hadi akan dihadapkan dengan masalah itu. Dulu Pak Gatot menghindari soal itu,” kata dia.

Lalu soal komunikasi antara Mabes TNI dengan Kementerian Pertahanan seta Kementerian Koordinator Politik Hukum Dan Keamanan yang dinilai Muradi memburuk di jaman kepemimpinan Gatot Nurmantyo.

Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Hadi Tjahjanto. “Koordinasi dengan Kemenhan dan Kemenkopolhukam ini buruk selama kepemimpinan Pak Gatot. Dari tiga matra naik ke Mabes TNI, dari sana ke Kemenhan, lalu ke Kemenkopolhukam. Gatot hanya berhenti di Mabes TNI,” kata Muradi.

Muradi mengatakan, pekerjaan rumah selanjutnya saat Hadi terpilih menjadi Panglima TNI adalah membangun kondusivitas di internal TNI. “Yang paling utama sekali adalah membangun kondusivitas di internal antar Angkatan dulu. Zaman Pak Gatot ini agak keruh,” kata dia.