Pemda DKI Siapkan Aturan Ruang Bawah Tanah

Lokakarya dibutuhkan karena selama ini belum ada aturan tentang pengelolaan ruang bawah tanah

Pemda DKI Siapkan Aturan Ruang Bawah Tanah

Ilustrasi Ruang Bawah Tanah

Jakarta, BerlimaNews - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan PT MRT Jakarta akan membahas pemanfaatan ruang bawah tanah untuk kepentingan komersial yang belum diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan Ruang. Pembahasan tersebut akan berlangsung dalam kegiatan Lokakarya Pemerintahan Bawah Tanah untuk Tata Kelola Ruang Bawah Tanah dan Moda Raya Terpadu (MRT), Rabu (6/12/2017).

Lokakarya tersebut rencananya akan dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, serta beberapa menteri seperti Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Termasuk juga beberapa instansi terkait dengan hal tersebut.

Direktur Utama PT MRT Jakarta, William P Sabandar mengatakan, lokakarya tersebut dibutuhkan karena selama ini belum ada aturan tentang pengelolaan ruang bawah tanah. Pasalnya, kata dia, pihaknya berharap ada payung hukum yang bisa mengatur tentang pengelolaan ruang bawah tanah. "Harmonisasi pengaturan dan koordinasi ruang di bawah tanah sangat penting terutama karena jalur MRT menggunakan akses terowongan bawah tanah dan perlu membangun saran pendukung lainnya yang bersifat komersial," terang William di Balai Kota, Selasa (5/12/2017).

Menurutnya, pihaknya berharap dari lokakarya tersebut dapat memberikan rekomendasi peraturan regulasi yang dibutuhkan dalam mengembangkan tata kelola yang baik bagi ruang bawah tanah dari pemangku kepentingan terkait. Willi menjelaskan, kepentingan komersial belum diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan Ruang, sehingga phaknya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 dengan peraturan pelaksana yang diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 167 Tahun 2012 tentang Ruang Bawah Tanah.